Panci, Cau, dan Keadilan Restoratif

Panci, tahulah Anda wujudnya seperti apa. Biasanya berbentuk bulat dan ada tutupnya. Sementara cau adalah istilah Basa Sunda bagi buah pisang. Tentu Anda juga sudah akrab dengan buah ini. Namun tahukah Anda ada orang yang tega menjebloskan anak-anak ke penjara hanya karena mereka mencuri panci dan pisang?

Hikayat ini bermula ketika kawan kita, sebut saja namanya Cipluk yang asal Cimahi tengah tidak beruntung pada suatu hari di bulan September 2008. Aksinya membawa sekarung panci dari gudang pabrik tertangkap si empunya panci. Polisi datang, lantas Cipluk digelandang ke hotel prodeo. Kondisi Propinsi Jawa Barat yang tak punya fasilitas pemasyarakatan khusus anak membuat Cipluk terpaksa dikumpulkan bersama narapidana dewasa di Rutan Kebon Waru, Bandung.

Di penjara, ada peraturan tak tertulis mengenai pembagian kasta-kasta bagi para narapidana bergantung pada pidana yang dilakukannya. Di kasta teratas adalah para pembunuh, lalu di bawahnya ada para tukang kelahi, di bawahnya ada pemerkosa, dan seterusnya. Dua golongan paling hina adalah para pencuri dan penipu.

Dengan pembagian macam ini, Cipluk harus masuk kasta paling hina. Ia pun pasrah saat ia mendapat panggilan baru. Si Panci dengan “p” besar. Topik obrolan pun selalu berujung ledekan pada kenaasan Cipluk, eh Panci yang tertangkap saat hanya mencuri Panci. Panci bukan satu-satunya anak didik yang jadi bulan-bulanan. Dua minggu sebelum Panci masuk bui, seorang anak yang mencuri setandan pisang juga jadi korban penggantian nama macam Panci. Nama aslinya hilang, nama barunya adalah Si Cau.

Di Rutan Kebon Waru, Panci dan Cau harus berbaur dengan puluhan narapidana anak dan ratusan narapidana dewasa. Mereka, para narapidana anak alias anak didik pemasyarakatan berbagi fasilitas macam fasilitas kunjungan, fasilitas ibadah dan dapur dengan narapidana dewasa. Padahal, anak didik memerlukan fasilitas terpisah yang disesuaikan dengan kebutuhannya selaku anak.

Panci memang bersalah karena mencuri sekarung panci, si empunya panci pun memang berhak melaporkan Panci ke polisi. Namun adakah terpikir oleh si empunya bahwa ia telah mengantarkan Panci pada masa terkelam dari kehidupan anak-anak Panci? Percayalah, tinggal di penjara tidak pernah enak apalagi bagi seorang anak.

Baru seminggu Panci dibui, sudah terlihat bopeng-bopeng luka gatal-gatal di sekujur tungkainya. Sanitasi memang selalu jadi salah satu pekerjaan terbesar dalam pengelolaan penjara. Belum lagi soal kelayakan hidup. Panci harus berjejalan dengan tigapuluhan rekannya yang lain dalam sebuah sel berukuran 5 x 10 meter yang hanya punya satu kamar mandi. Sebagai narapidana baru, Panci pasti kena pelonco dari kawan-kawannya yang lebih ’senior’ di sel. Overkapasitas adalah masalah di lebih dari tiga perempat Rutan maupun LAPAS se-Indonesia. Kemungkinan bagi mereka untuk terpapar kekerasan di penjara juga cukup besar baik dari sesama penghuni maupun dari petugas. Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan perlakuan paling buruk bagi pelanggar hukum di bawah umur.

Memang, yang namanya mencuri baik sebuah maupun sekarung panci tetaplah pencurian yang akan dikenai pasal 362 dan 363 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun bijaknya, ada pilihan lain bagi si empunya panci selain membui Panci dengan membicarakan perkara ini baik-baik bersama pihak keluarga dan mencari solusi bersama, misalnya dengan mengharuskan Panci bekerja pada si empunya untuk membayar harga barang curiannya.

Penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif macam ini terbukti lebih mampu memberi perbaikan bagi pelaku di masa mendatang ketimbang penjeraan dengan cara-cara konvensional. Prinsip keadilan restoratif juga sejalan dengan paradigma hukum yang melihat pelaku kejahatan sebagai orang yang berkonflik dengan masyarakat dimana masyarakat juga memiliki andil dalam terjadinya kejahatan tersebut. Jadi, masyarakat hendaknya tak lagi melihat pelanggar hukum sebagai musuh bersama namun sebagai bagian dari masyarakat juga. Masyarakat pun tidak akan sedemikian mudahnya mengambil masa kanak-kanak Panci alias Cipluk atas nama kebenaran.

Segurat Luka di Balubur

Bandung sebagai kota besar identik dengan beberapa penyakit perkotaan, salah satunya kemacetan. Agar penyakit yang satu ini hilang, pemerintah kota melakukan operasi bypass dengan membuat jalan-jalan layang yang membuat jalan jadi berlapis-lapis. Namanya juga bypass, tentu datang dengan efek samping.

Jalan layang ibarat silet bagi kawasan perkotaan. Kawasan yang dilintasi jalan jenis ini jadi terbelah, seolah menjadi dua kawasan yang berbeda. Daerah di bawah jalan layang juga kerap menimbulkan masalah baru. Padahal, lintasan jalan layang tak selalu memperhatikan batas-batas kawasan yang ada. Nyata kita dapat melihatnya pada kawasan Balubur yang dilintasi jalan layang Pasupati.

Dahulu, kawasan ini identik sebagai kawasan penyangga ITB dengan keberadaan pasar yang selain menyediakan kebutuhan sehari-hari juga menyediakan kebutuhan kuliah. Sayangnya, spidol planner kita terlanjur bertindak kejam. Sret, sret, sret, separuh Balubur kena gusur. Kios-kios pasar harus rata dengan tanah. Sebagian permukiman warga juga harus rebah. Balubur jadi luka.

Luka itu sekarang menganga lebar. Teriritasi dan mulai terasa sakitnya. Daerah kolong Pasupati terlantar, jadi daerah tanpa pemilik. Siapa garang bisa mengaku diri jadi tuan. Bila malam datang tak semua orang berani melintas karena takut dibekap dari belakang. Para tunawisma sudah berdatangan, menggarisi kapling tanah ‘milik’ mereka. Grafitti-grafitti penuh kesuraman mulai terlihat mencakari kaki-kaki Pasupati.

Nasib sebidang tanah yang lain di seberang CCAR-Annex ITB ternyata tidak kalah menyedihkan. Bila melihat dari konfigurasi lansekap di sekitarnya, sempat terbetik harapan optimis bahwa lahan ini akan dijadikan taman kota. Bagaimana tidak, lahan inilah yang menjadi salah satu posisi pengamatan terbaik bila ingin mendapatkan citra Pasupati yang utuh dengan kabel gantungnya. Skyline kota yang terbentuk jadi sedemikian seksi.

Harapan ternyata tinggal harapan. Di lahan ini akan dibangun PUSAT PERDAGANGAN BALUBUR. Pusat apa? Dari massa bangunannya yang bulky dan berlantai-lantai bisa diduga bahwa pusat ini cuma akan jadi mal biasa saja. Dus arsitektur bangunan ini juga tidak merespon Pasupati, sang megastruktur di belakangnya. Anehnya, Balubur dipaksa jadi mal padahal mental aslinya pasar. Rupanya pemerintah kita belum belajar dari pengalaman menyulap rupa pasar Ciroyom.

Jalan layangnya tidak salah. Resiko membelah kawasan kota juga suatu hal yang sulit dielakkan. Yang menjadi titik lemah di sini adalah perlakuan pasca pembangunan. Arif kiranya jika perlakuan ini juga menjadi hal yang dipikirkan sungguh-sungguh. Tidak sekadar ‘kumaha engke..’ melainkan ‘engke kumaha?’.

Well, berhubung ini cuma sekedar cuap-cuap pribadi saya di blog pribadi saya juga maka saya memang tidak berharap banyak. Saya hanya bisa berdoa agar kebetulan pemimpin Bandung saat ini cukup gape teknologi, lalu kebetulan dia juga bisa internetan, lalu kebetulan dia juga lagi blogwalking, lalu kebetulan dia mampir di blog saya, lalu kebetulan dia juga baca tulisan saya. Saya Shally, seorang manusia yang kebetulan jatuh cinta pada kota Bandung. Kebetulan.

Senyum Itu

Ada yang berubah dari wajah jalan Kota Bandung belakangan ini. Jika sebelumnya hiruk pikuk jalanan hanya diaktori angkot, mobil, motor, segelintir tata hijau, billboard iklan rokok, pedangan asongan, dan pengamen; belakangan ini pelakunya bertambah satu: iklan kampanye politik. Di berbagai sudut terpampang wajah-wajah asing yang mencoba tersenyum pada warga kota. Tidak ada visi yang dinyatakan, tidak ada misi yang ingin diemban. Hanya foto tersenyum yang berukuran besar.

Iklan politik ini jelas bukan barang murah. Biaya cetak baligo berukuran 3 x 6 meter sekurang-kurangnya Rp 450.000, belum lagi biaya retribusi pemasangan yang akan dikutip Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung. Bukan cuma satu dua baligo yang dipasang seorang kandidat. Ada berlembar-lembar baligo, spanduk, dan poster yang disebar ke seluruh penjuru kota. Berapakah total biaya yang akhirnya dikeluarkan? Seorang anggota DPR RI periode 2004-2009 pernah berujar bahwa biaya kampanye yang harus dikeluarkannya pada Pemilu 2004 lalu menembus orde ratusan juta rupiah.

Sebegitu mahalnya kah harga ‘memasarkan’ diri pada calon pemilih?

Waktu saya jadi legislator kelas mahasiswa dulu, saya tidak keluar uang banyak untuk berkampanye. Rupiah saya keluarkan untuk mencetak poster berisi gagasan-gagasan saya mengenai apa yang akan saya lakukan setelah terpilih ketimbang mencetak poster senyum. Saya juga berkenalan dengan para konstituen saya melalui berbagai kesempatan; menjadi pembicara di forum diskusi himpunan, bincang-bincang di kantin, menjadi kontributor buletin, dan lain-lain. Hasilnya, saya cukup dikenal di kalangan para konstituen.

Itulah sebabnya saya merasa tidak perlu mengiklankan diri sampai membuat mereka merasa muak memandangi wajah saya yang menyeringai. Setelah saya terpilih, mereka pun jadi tak sungkan menyampaikan aspirasi mereka pada saya saat sekedar berpapasan di jalan atau saat bertemu di mushola. Saya dekat pada mereka, mereka pun dekat pada saya.

Dua pemandangan kontras namun hanya memiliki satu perbedaan mendasar: sejak awal saya sudah dikenal oleh konstituen saya sementara mereka tidak.

Pendekatan langsung ke akar rumput macam yang saya lakukan bukan sesuatu hal yang mustahil diaplikasikan pada lingkup pemilihan yang besar macam PEMILU. Mari mencuplik sebuah contoh, Hidayat Nur Wahid menjadi satu dari dua calon anggota legislatif yang memenuhi kuota suara pada PEMILU DPR RI pada 2004 lalu. Saya yakin HNW bukan tipe caleg yang gemar memasang foto senyum besar-besar di perempatan jalan. Konstituen mengenal HNW karena berbagai aktivitasnya yang memang menyentuh mereka.

Jika mereka memang ingin menjadi wakil rakyat, sudah sepatutnya mereka lebih turun ke masyarakat.

…

Wakil rakyat seharusnya merakyat

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

…

(Wakil Rakyat, Iwan Fals)

Mau Panda atau Janda, Apapun Lah!

Bukan, ini bukan bicara tentang panda yang itu. Pun bukan soal janda biasa. Ini soal Panda, sebuah akronim yang biasa disematkan kepada pasangan bersuku Padang-Sunda, dan gelar Janda yang kerap dinobatkan pada pasangan bersuku Jawa-Sunda.

Apa pasal? Seorang sahabat saya, tak usahlah saya sebut namanya, mendadak sering tanya sana-sini perihal persukuan pada saya dan beberapa rekan yang lain yang punya darah Minang. Sahabat saya tadi, berasal dari suku Sunda, agak cemas soal ‘prospeknya’ di masa depan. Prospek perjodohan maksudnya. Namanya juga lagi jaman-jamannya puber. Hehe…

Sahabat saya ini ingin punya cukup bekal jika ternyata di masa depan jalanNya mengantar ia berjodoh dengan pria Minang. Beberapa pemeo negatif yang berkembang di masyarakat memang tidak menguntungkan baginya. Misalnya, dari beberapa cerita yang ia dengar ia mendapat kesimpulan bahwa jarang ada pasangan Padang dan Sunda yang sukses berumah tangga.

Sahabat saya ini tidak sendirian, ada pemeo lain yang juga menghindarkan terjadinya pernikahan antar pasangan yang berasal dari suku Jawa dan Sunda. Tidak akan cocok. Masih ada dendam tersisa dari Perang Bubat yang melibatkan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, katanya. Halah…

Akal sehat saya berontak. Mestinya setelah Islam datang sebagai jalan yang membawa manusia dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang, perkara suku tak semestinya jadi hambatan pernikahan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa semestinya urutan pertimbangan dalam memilih pasangan adalah empat faktor: agama, ilmu, keturunan, dan kekayaan. Suku dan keturunan barulah datang jika soal agama dan ilmu sudah beres ditanggung. Apalagi, paranoia soal Panda, Janda, atau apapun itu berasal dari mitos yang seringkali tidak berdasar. Mitos tak berdasar tak usahlah dijadikan dasar pertimbangan.

Seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan, lalu mengapa harus membebaninya dengan segala atribut kesukuan?

Laskar Pelangi, Sebuah Langkah Maju Bangsa Ini

Maju? Maju ke mana memangnya? Maju menjadi bangsa yang lebih suka membaca. Laskar Pelangi adalah buktinya.

Jika menilik ke belakang, masyarakat Indonesia punya kultur yang terjungkir dari kebiasaan orang di dunia belahan barat. Di masyarakat barat yang orang-orangnya sudah senang memamah buku, jika ada sebuah novel yang difilmkan, mestilah novelnya yang best seller terlebih dahulu baru ceritanya dijadikan film. Lain halnya di Indonesia ini. Filmnya dulu yang laris, lantas dibuatkan bukunya. Atau seperti Ca Bau Kan, setelah filmnya sukses di berbagai festival, barulah karya Remi Sylado ini diburu.

Adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, novel pertama dari tetralogi bernama sama. Sejak pertama kali saya membaca sinopsis Laskar Pelangi di tahun 2005, firasat saya berkata bahwa novel ini berbeda. Firasat saya ternyata tidak salah. Laskar Pelangi menembus angka penjualan ratusan ribu kopi dan termasuk dalam salah dua buku yang di-review KOMPAS dalam Catatan Akhir Tahun 2007 selain novel Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman El Shiradzy.

Dunia novel Indonesia tersegarkan oleh kehadiran Laskar Pelangi, setelah sempat muak dihantam berondongan ratusan judul teenlit-ngakunya-novel-padahal-bacanya-gak-usah-pake-mikir.  Para guru Bahasa Indonesia di sekolah kini punya rujukan baru dalam memberi wawasan kesusastraan bagi murid-muridnya.

Awal 2008, ketika kabar Laskar Pelangi akan naik layar, senyum saya terkembang. Visualisasi indahnya alam Belitung pasti akan membuat daerah ini naik derajatnya. Tak sekadar dikenal sebagai penghasil timah saja, tapi juga sebagai pemilik garis pantai berkilometer nan indah dengan batu-batu raksasa. Timah sudah habis usia, saatnya beroleh sumber daya baru. Sedikit banyak harapan saya terbukti. Tahun 2010 resmi dicanangkan sebagai tahun pariwisata propinsi kepulauan Bangka-Belitung.

Kini penonton Laskar Pelangi sudah mencapai orde jutaan orang. Walau tetap masih lebih banyak yang menonton ketimbang membaca, ini tetap jadi pertanda baik. Laskar Pelangi berhasil melanjutkan kesuksesan Ayat-ayat Cinta, sementara Kambing Jantannya Raditya Dika sedang mengekor Laskar Pelangi dari belakang. Bangsa ini mulai beranjak dari budaya lisan ke tulisan, ketimbang melompatinya, sebelum berada dalam masa budaya audio-visual. Semoga.